Tangani Kemiskinan 2027, Pemkab Bantul Siapkan Sejumlah Program Prioritas

BANTUL—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul menyiapkan sejumlah program prioritas untuk menurunkan angka kemiskinan yang masih tergolong tinggi di Bumi Projotamansari. Pada 2027, Pemkab Bantul menargetkan angka kemiskinan turun menjadi 9,02%-9,32%, dari posisi saat ini sebesar 10,98%.

“Target yang ingin dicapai pada 2027 sesuai dokumen RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 adalah 9,02%-9,32%,” kata Wakil Bupati Bantul, Aris Suharyanta, Selasa (3/11).

Salah satu program prioritas yang disiapkan adalah Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (PPBMP). Program ini merupakan pembangunan yang diusulkan melalui musyawarah masyarakat padukuhan dan dilaksanakan oleh pemerintah kalurahan bersama masyarakat. Pendanaannya bersumber dari bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul kepada kalurahan.

Dalam pelaksanaannya, bantuan keuangan PPBMP mengamanatkan minimal 40% alokasi anggaran digunakan untuk penanggulangan kemiskinan dan stunting di setiap padukuhan. Sementara itu, 60% sisanya dialokasikan untuk menangani berbagai persoalan strategis di tingkat padukuhan.

“Rencana anggaran sebesar Rp40 juta per padukuhan untuk 933 padukuhan, dengan total sebesar Rp37,32 miliar,” kata Aris yang juga menjabat Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Bantul.

Program berikutnya adalah Sambang Pangan Bantul untuk Kemiskinan Ekstrem atau SAPA BANTUL. Program ini merupakan bantuan pangan nontunai dari pemerintah daerah kepada keluarga penerima manfaat (KPM) setiap bulan.

SAPA BANTUL memberikan bantuan senilai Rp200.000 per bulan selama enam bulan. Bantuan disalurkan melalui mekanisme uang elektronik yang hanya dapat digunakan untuk membeli bahan pangan di warung pangan warga yang telah ditunjuk.

Program tersebut menyasar 1.000 penerima manfaat dengan total anggaran Rp1,2 miliar. Program ini telah dilaksanakan pada 2026 dan direncanakan berlanjut pada 2027 melalui Dinas Sosial Bantul.

Selain itu, Pemkab Bantul menyiapkan anggaran Rp61 miliar untuk membantu pembayaran iuran jaminan kesehatan masyarakat melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Pemkab juga mengalokasikan anggaran Rp689 juta untuk program pelatihan berbasis kompetensi. Program ini bertujuan membekali peserta dengan keterampilan yang sesuai kebutuhan dunia kerja sehingga lebih cepat terserap di pasar kerja. Pelaksanaannya dilakukan melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans).

Gandeng Baznas

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bantul, Ari Budi Nugroho, menambahkan upaya percepatan penurunan kemiskinan juga dilakukan melalui kerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Bantul.

Bantuan dari Baznas disalurkan dalam berbagai bentuk, mulai dari beasiswa pendidikan bagi anak sekolah, pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH), hingga bantuan modal usaha. Pada tahun ini, Baznas telah menyalurkan bantuan sebesar Rp2,4 miliar. Pemkab Bantul berencana kembali mengusulkan dukungan serupa untuk 2027.

“Selain dengan Baznas, kami juga berkolaborasi dengan CSR (tanggung jawab sosial perusahaan),” kata Ari.

Berdasarkan pemetaan pemerintah daerah, wilayah dengan angka kemiskinan tertinggi berada di Kapanewon Imogiri. Posisi berikutnya ditempati Kapanewon Dlingo dan Kapanewon Pandak.

Ari menjelaskan penentuan kapanewon dengan tingkat kemiskinan tertinggi didasarkan pada kajian Pemerintah Daerah DIY serta hasil monitoring dan evaluasi menggunakan tujuh indikator.

Beberapa indikator tersebut di antaranya persentase penduduk miskin pada desil 1 dan 2, Indeks Desa Membangun (IDM), jumlah rumah tidak layak huni (RTLH), rumah tangga tanpa sanitasi layak, rumah tangga tanpa sumber air layak, serta rumah tangga tanpa sambungan listrik.

Lebih lanjut, Ari mengatakan total anggaran penanggulangan kemiskinan pada 2027 belum ditetapkan. Namun, nilainya diperkirakan tidak jauh berbeda dari tahun ini yang mencapai Rp142,4 miliar.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk sejumlah strategi, yakni mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan, serta meminimalkan wilayah yang menjadi kantong-kantong kemiskinan.

Di luar anggaran tersebut, terdapat pula alokasi PPBMP atau dana padukuhan sebesar Rp37,32 miliar, serta dukungan melalui kerja sama dengan Baznas dan program CSR. (Advertorial)

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.