Pemkab Bantul Genjot Belanja Modal Lewat Pertumbuhan Ekonomi

BANTUL – Pemerintah Kabupaten Bantul terus mengarahkan pembangunan pada penguatan infrastruktur sebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Komitmen tersebut kembali ditegaskan Bupati Bantul Abdul Halim Muslih saat meresmikan sejumlah proyek pembangunan dalam rangkaian Hari Jadi ke-195 Kabupaten Bantul, Rabu (8/7).

Salah satunya berlokasi di ruas Jalan Bangunjiwo, Kapanewon Kasihan. Jalan tersebut dipilih sebagai representasi berbagai proyek infrastruktur yang telah diselesaikan pemerintah daerah sepanjang 2025 hingga 2026.

Menurut Halim, pembangunan jalan, jembatan, jaringan irigasi, hingga infrastruktur digital bukan sekadar proyek fisik, melainkan investasi jangka panjang yang akan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

"Hari ini kita berada di Bangunjiwo, Kasihan, Bantul untuk meresmikan Jalan Kabupaten ruas Bangunjiwo-Kasihan yang merupakan wakil atau representasi dari proyek-proyek lain yang telah kita bangun, terutama pada tahun 2025 dan 2026 ini," katanya.

Ia menjelaskan pembangunan infrastruktur masuk dalam kategori belanja modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Porsi belanja tersebut, menurutnya, harus terus ditingkatkan karena menjadi fondasi bagi tumbuhnya aktivitas ekonomi.

"Kita menginginkan infrastruktur yang dalam bahasa APBD itu masuk kategori belanja modal terus meningkat karena investasi itu membutuhkan belanja modal. Jadi, membangun jalan, jembatan, irigasi, saluran, fiber optik, ini adalah membangun sarana modal yang akan kita gunakan untuk keuntungan di masa depan. Ini namanya belanja modal," ujarnya.

Halim menilai hubungan antara belanja modal dan pertumbuhan ekonomi tidak bisa dipisahkan. Tanpa investasi pada infrastruktur, laju pembangunan ekonomi akan sulit dipercepat.

"Tanpa belanja modal ekonomi tidak tumbuh, tidak mungkin tumbuh atau sulit tumbuh. Tanpa belanja modal tidak terjadi percepatan pertumbuhan ekonomi," tegasnya.

Ia mencontohkan pembangunan jalan dan jembatan yang mampu memangkas waktu tempuh masyarakat. Infrastruktur tersebut membuat distribusi barang maupun mobilitas warga menjadi lebih efisien sehingga aktivitas ekonomi dapat berlangsung lebih lancar.

"Begitu jalan dan sarana infrastruktur ekonomi itu terbangun, aktivitas ekonominya lancar, tidak terhambat sehingga capaian-capaian dalam kinerja pembangunan ekonomi kita akan terdorong," katanya.

Halim memberi ilustrasi sederhana mengenai manfaat pembangunan jembatan. Sebelum ada jembatan, warga harus memutar cukup jauh hanya untuk menuju kampung di seberang. Setelah jembatan tersedia, perjalanan menjadi lebih singkat sehingga biaya maupun waktu dapat dihemat.

"Sebelum ada jembatan masyarakat itu harus melalui jalan yang panjang, ubeng, hanya sekadar melakukan perjalanan jarak dekat dengan tetangga atau kampung sebelah. Dengan dibuat jembatan maka aktivitas ekonominya lebih efisien. Nah, inilah manfaatnya belanja modal," ujarnya.

Karena itu, Pemkab Bantul akan terus memperbesar alokasi anggaran pembangunan sembari menekan belanja yang bersifat administratif agar manfaat APBD semakin banyak dirasakan masyarakat.

"Belanja modal ditingkatkan, belanja pegawai ditekan supaya proporsi untuk publik itu lebih besar," katanya.

Lebih lanjut, Halim menjelaskan belanja modal di APBD tidak hanya tercantum dalam pos pembangunan jalan atau jembatan. Sejumlah program bantuan kepada kalurahan juga pada hakikatnya merupakan investasi pembangunan.

Ia menyebut Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada kalurahan maupun Program Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (P2MK) termasuk belanja yang menghasilkan aset dan infrastruktur di tingkat desa, meski nomenklaturnya berbeda.

"Dalam APBD kita belanja modal itu direpresentasikan dengan nomenklatur yang berbeda-beda. Ada jalan, jembatan, irigasi, jaringan, banket, talut, dan lain sebagainya. Ada juga belanja modal dengan nama lain, misalnya BKK dan P2MK. Itu transfer dari kabupaten ke kalurahan yang digunakan untuk pembangunan. Hakikatnya itu belanja modal," jelasnya.

Meski demikian, Halim mengakui porsi belanja modal Bantul masih belum mencapai standar ideal sebagaimana amanat regulasi. Pemerintah daerah masih harus mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk kebutuhan di luar belanja pembangunan.

Namun, ia optimistis kondisi tersebut akan terus membaik dalam beberapa tahun mendatang. Salah satu target yang sedang diupayakan adalah menekan belanja pegawai agar ruang fiskal untuk pembangunan semakin besar.

"Mandatnya oleh undang-undang itu 40 persen, tapi perkiraan saya kita belum mencapai 40 persen karena kita harus mengalokasikan belanja di luar modal yang masih besar. Ini yang terus-menerus kita perbaiki. Alhamdulillah kita sudah semakin mendekati norma ideal. Insyaallah 2027 nanti belanja pegawai bisa tertekan di angka 30 persen sehingga yang 70 persen alokasi ke publik itu semakin besar," tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.