Merdeka dari Kemiskinan, Merdeka dari Sampah bagi Kota Jogja

JOGJA — Bagi Kota Yogyakarta, arti kemerdekaan di usia ke-81 bukan sekadar keriuhan seremonial, melainkan upaya melepaskan diri dari kemiskinan dan krisis sampah.

Di bawah kepemimpinan Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo dan Wakil Wali Kota Wawan Harmawan, semangat kemerdekaan diterjemahkan melalui berbagai program, mulai dari menekan angka kemiskinan di kantong-kantong permukiman hingga menggerakkan pemilahan sampah secara mandiri dari rumah tangga.

Langkah strategis tersebut merupakan respons atas kondisi makroekonomi DIY. Data Badan Pusat Statistik (BPS) DIY per Maret 2026 mencatat persentase penduduk miskin di DIY turun 0,38 poin persentase menjadi 9,70%, atau berkurang sekitar 16.900 jiwa. Capaian tersebut menandai keberhasilan DIY kembali mencatat angka kemiskinan satu digit setelah pandemi sekaligus membukukan penurunan tertinggi di Pulau Jawa.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam berbagai kesempatan menekankan bahwa tren penurunan kemiskinan harus dikawal dengan perubahan paradigma pembangunan. Sultan menginstruksikan seluruh pemerintah daerah meninggalkan pola kerja sektoral dan berfokus pada prinsip value for money dalam pemanfaatan APBD. Setiap rupiah yang dikeluarkan harus memberikan hasil yang jelas bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menegaskan Pemkot Yogyakarta tidak lagi menggunakan pendekatan linier dalam menanggulangi kemiskinan perkotaan.

“Kalau sumber daya terbatas, maka fokuslah pada kantong-kantong kemiskinan. Selami, pahami, dan cari penyebab utamanya. Apakah karena pengangguran, akses pendidikan, atau kurangnya keterampilan,” tegas Hasto.

Pemkot Yogyakarta memetakan lima kemantren dengan jumlah kepala keluarga (KK) miskin tertinggi sebagai sasaran utama intervensi terpadu. Wilayah tersebut meliputi Kemantren Mergangsan dengan 1.759 KK, Umbulharjo 1.667 KK, Gondokusuman 1.447 KK, Wirobrajan 1.412 KK, dan Mantrijeron.

Intervensi dilakukan secara terintegrasi, mencakup perbaikan sanitasi, penanganan stunting, hingga pendampingan usaha mikro.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan mengatakan Pemkot juga menggerakkan jejaring ekonomi lokal dan dunia usaha untuk memperkuat gerakan Bela-Beli Produk Lokal serta program bedah rumah swadaya. Langkah tersebut diharapkan memastikan sektor industri dan jasa di Kota Yogyakarta terhubung langsung dengan pelaku UMKM tanpa bergantung sepenuhnya pada APBD.

Membangun Jogja dari Lingkungan hingga Manusia

Semangat kemerdekaan juga diwujudkan melalui penataan permukiman kumuh di bantaran sungai, penertiban kabel udara yang semrawut, hingga pembebasan anak-anak dari ancaman stunting.

Tiga pilar tersebut menjadi agenda prioritas dalam menata wilayah perkotaan yang padat sekaligus membangun kualitas manusia yang berdaya saing.

Di sektor permukiman, Kota Yogyakarta terus mengakselerasi penataan kawasan bantaran tiga sungai utama, yakni Code, Winongo, dan Gajahwong. Melalui gerakan Mundur, Munggah, Madhep Kali (M3K), kawasan yang sebelumnya kumuh dan rawan luapan air bertransformasi menjadi ruang terbuka publik yang lebih tertata.

Rumah-rumah warga di sepanjang tepi sungai tidak lagi membelakangi aliran air, melainkan diarahkan menghadap sungai dengan jarak aman dari garis sempadan sungai (GSS). Penataan tersebut sekaligus membuka jalan inspeksi dan ruang hijau yang mempercantik ekosistem tepi sungai.

Sejalan dengan penataan bantaran sungai, program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) juga terus digenjot. Kolaborasi melalui alokasi anggaran daerah, bantuan swadaya, serta keterlibatan dunia usaha difokuskan pada perbaikan atap, lantai, dinding, hingga penyediaan fasilitas sanitasi yang layak bagi keluarga prasejahtera.

Kemerdekaan ruang publik di Kota Yogyakarta juga diterjemahkan melalui penataan estetika kota. Bentangan kabel udara fiber optic yang berseliweran dan tidak teratur di sejumlah ruas jalan utama kini ditertibkan secara bertahap.

Kota Yogyakarta mendorong percepatan migrasi kabel udara menuju saluran bawah tanah (ducting), terutama di koridor strategis dan kawasan cagar budaya.

Hasto menekankan pentingnya penataan ruang udara agar sejalan dengan citra Kota Yogyakarta sebagai pusat kebudayaan dan pariwisata.

Generasi Emas

Di ranah sumber daya manusia, Kota Yogyakarta menaruh perhatian besar pada penanganan stunting sebagai bentuk investasi jangka panjang. Memanfaatkan kepakarannya di bidang kesehatan reproduksi dan tumbuh kembang anak, Hasto mendorong strategi pemantauan sejak masa kehamilan hingga 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Pemkot Yogyakarta memanfaatkan Tim Pendamping Keluarga untuk memantau perkembangan ibu hamil, bayi baru lahir, balita, hingga keluarga berisiko. Perkembangan tersebut dilaporkan melalui grup WhatsApp dan kemudian direkap ke dalam Sistem Informasi Keluarga.

“Intervensi gizi dilakukan secara langsung oleh kader. Mereka yang memastikan makanan bergizi benar-benar sampai kepada sasaran. Pendekatan seperti ini terbukti efektif menurunkan angka stunting,” ujar Hasto.

Pendekatan proaktif tersebut menempatkan penanganan stunting sebagai salah satu prioritas pembangunan sumber daya manusia di Kota Yogyakarta. Upaya tersebut diharapkan memastikan anak-anak tumbuh sehat dan siap mengisi kemerdekaan di masa depan.

Melalui integrasi penataan sungai M3K, bedah rumah, penertiban kabel udara, dan pengentasan stunting, Kota Yogyakarta berupaya mengisi peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI dengan karya nyata yang berdampak langsung terhadap kenyamanan ruang dan kesejahteraan masyarakat.

Merdeka dari Sampah

Selain tantangan ekonomi, makna kemerdekaan di Kota Yogyakarta diwujudkan melalui kemandirian dalam pengelolaan lingkungan.

Akselerasi program Mas JOS (Masyarakat Jogja Olah Sampah) diperluas sebagai salah satu pilar utama penataan kebersihan kota. Program tersebut mengusung lima langkah praktis, yakni pemilahan sampah dari sumber, penyetoran sampah anorganik ke bank sampah, pengolahan sampah organik secara mandiri atau berkelompok, pengurangan sampah makanan (food waste), serta pemanfaatan wadah guna ulang.

Untuk memastikan pemilahan berjalan di tingkat rumah tangga, Pemkot Yogyakarta membagikan 5.000 ember khusus penampung sampah organik sisa dapur kepada penggerobak dan transporter di 45 kelurahan.

Keberadaan ember tersebut diharapkan memastikan sampah organik terangkut secara rutin dan terpisah dari permukiman warga. Pengawasan dilakukan secara berjenjang melalui Desk Admin Mas JOS di 45 kelurahan dengan evaluasi setiap tiga bulan bersama Forum Bank Sampah Kota Yogyakarta.

Di tingkat regional, Pemkot Yogyakarta juga terus memperkuat sinergi dengan Pemda DIY, Pemerintah Kabupaten Sleman, dan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam mendukung proyek strategis Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) Piyungan dengan nilai investasi sekitar Rp2,5 triliun hingga Rp3 triliun.(Advertorial)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.