Penyatuan Potensi Jadi Tantangan Jogja Smart Province

JOGJA–Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dinilai tidak akan kekurangan sumber daya manusia maupun kemampuan untuk mengembangkan daerah berbasis digital. Tantangannya justru terletak pada bagaimana menyatukan berbagai potensi tersebut dalam kerangka yang jelas agar mampu menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat.

Topik tersebut menjadi pembahasan dalam kegiatan bedah buku berjudul Transformasi Digital Menuju Smart Province karya anggota Komisi A DPRD DIY, Raden Stevanus Christian Handoko, di Balai Gotong Royong, Kelurahan Kotabaru, Kemantren Gondokusuman, Kota Jogja, Jumat (2/10/2026).

Kegiatan yang diinisiasi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) DIY bersama DPRD DIY tersebut menghadirkan sejumlah narasumber untuk membahas pengembangan konsep Smart Province di DIY.

Stevanus mengatakan pengembangan Smart Province tidak cukup hanya dengan menghadirkan perangkat dan sistem digital. Menurut dia, terdapat tiga unsur yang tidak dapat dipisahkan, yakni teknologi, data, dan manusia yang perlu ditopang regulasi, anggaran, serta kelembagaan.

Integrasi, kata dia, menjadi salah satu kunci karena berbagai inovasi yang telah berkembang di masyarakat perlu terhubung satu sama lain. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan berbagai kelompok lainnya juga perlu membangun ekosistem melalui kolaborasi pentaheliks.

Stevanus menilai DIY memiliki modal yang kuat untuk menuju ke arah tersebut. Selain memiliki banyak perguruan tinggi dan sumber daya manusia, pemanfaatan berbagai perangkat digital juga telah ditemukan dalam aktivitas masyarakat, mulai dari sektor usaha hingga pertanian.

Dia mencontohkan penerapan Internet of Things (IoT) dalam pengelolaan kolam ikan dan pertanian di Bantul. Menurutnya, penggunaan teknologi seperti kecerdasan buatan juga mulai ditemukan dalam berbagai bidang di DIY.

Pentingnya Kolaborasi

Praktisi Aditya Wikan Mahastama melihat persoalan yang lebih mendasar. Menurut dia, DIY sebenarnya memiliki banyak orang dengan kemampuan berbeda, tetapi belum semuanya memiliki kerangka untuk bekerja bersama dalam menyelesaikan persoalan daerah.

“Jogja itu tidak kekurangan teknologi, tapi kekurangan kecerdasan mengelola,” kata akademisi Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) tersebut.

Aditya mencontohkan adanya masyarakat yang memiliki kemampuan di bidang teknologi, pertanian, maupun pengolahan sampah. Namun, potensi tersebut akan sulit menghasilkan dampak besar apabila tidak memiliki wadah, pembagian peran, dan mekanisme kolaborasi yang jelas.

Karena itu, dia menilai pembahasan mengenai regulasi dan kelembagaan dalam buku Stevanus menjadi penting. Menurutnya, pembicaraan mengenai Smart City atau Smart Province sering lebih banyak menyoroti perangkat dan inovasi, sementara aspek aturan serta pihak yang memiliki kewenangan mengelola kerap terlewat.

Kajian dan Advokasi

Inisiatif menuju Smart Province di DIY sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Gagasan dan pembahasan mengenai Jogja Smart Province telah muncul sejak 2006 dan kembali masuk dalam program prioritas pada periode berikutnya.

Namun, menurut Aditya, masih diperlukan kejelasan mengenai pengelolaan dan kewenangan lintas organisasi. Dia menilai buku Transformasi Digital Menuju Smart Province tidak hanya berfungsi sebagai kajian, tetapi juga menjadi bentuk advokasi agar gagasan tersebut mendapat perhatian lebih lanjut.

Kajian dalam buku tersebut membandingkan berbagai penerapan Smart City dan Smart Province di sejumlah wilayah untuk melihat pendekatan yang dapat disesuaikan dengan kondisi DIY.

Editor buku Transformasi Digital Menuju Smart Province, Bara Wahyu Riyadi, mengatakan pembahasan dalam buku tersebut juga dilengkapi berbagai studi kasus penerapan transformasi digital di sejumlah tempat.

Menurutnya, contoh tersebut dapat membantu pembaca melihat bahwa perkembangan digital dapat digunakan sebagai alat bantu dalam menyelesaikan berbagai kebutuhan sehari-hari, bukan sekadar sesuatu yang harus ditakuti.

Sementara itu, Pustakawan Madya DPAD DIY, Hadi Pranoto, mengatakan bedah buku sengaja dilakukan di tengah masyarakat agar buku dan gagasan yang dibahas tidak berhenti di lingkungan akademis.

Pada 2026, DPAD DIY menargetkan 200 titik kegiatan bedah buku di seluruh DIY. Kegiatan di Kotabaru tersebut menjadi titik ke-164. (Advertorial)

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.