Warga Jogja Didorong Jadi Tuan Rumah yang Sadar Wisata

JOGJA–Predikat sebagai kota pariwisata bukan hanya soal mendatangkan wisatawan sebanyak-banyaknya. Lebih dari itu, warga yang tinggal di tengah destinasi juga dituntut siap menjadi tuan rumah, memahami dampak kunjungan wisatawan, serta menjaga agar aktivitas pariwisata tidak mengorbankan kehidupan masyarakat dan lingkungan.

Pesan tersebut disampaikan para narasumber dalam acara bedah buku berjudul Etika Kepariwisataan: Merajut Kearifan Lokal, Memadukan Kesepahaman Global yang digelar Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) DIY bersama DPRD DIY di Sitisewu, Kelurahan Sosromenduran, Kapanewon Gedong Tengen, Kota Jogja, Jumat (2/10/2026).

Praktisi pariwisata, Andri Perdana, mengatakan predikat Kota Jogja sebagai Kota Pariwisata seharusnya tidak hanya dibanggakan. Predikat tersebut juga membawa tanggung jawab karena kegiatan wisata bersinggungan langsung dengan kehidupan warga.

“Mau tidak mau, suka tidak suka, pariwisata menyentuh kehidupan kita. Predikat Kota Pariwisata, membanggakan sekaligus jadi beban,” kata Andri.

Menurut dia, kesiapan warga menghadapi aktivitas wisata dapat dilihat dari hal-hal sederhana di lingkungan sehari-hari. Ketika wisatawan masuk ke kampung, misalnya, masyarakat perlu memahami bahwa interaksi dengan tamu turut menentukan pengalaman wisatawan terhadap sebuah destinasi.

Andri mencontohkan kebiasaan wisatawan yang masuk ke kawasan permukiman. Warga dapat menyapa atau sekadar menunjukkan sikap ramah ketika berpapasan. Hal sederhana tersebut, menurut dia, merupakan bagian dari etika masyarakat sebagai tuan rumah.

Dia menilai masyarakat merupakan bagian dari ekosistem pariwisata. Karena itu, etika tidak hanya berlaku bagi orang yang datang sebagai wisatawan, tetapi juga bagi warga ketika bepergian ke daerah lain.

“Etika menjadi tindakan. Tidak hanya jadi tuan rumah, kita harus punya etika dalam pariwisata,” katanya.

Andri menjelaskan gagasan utama buku Etika Kepariwisataan: Merajut Kearifan Lokal, Memadukan Kesepahaman Global bukan semata-mata soal mendatangkan wisatawan dan meningkatkan pendapatan. Pariwisata harus memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa mengorbankan unsur lain yang menjadi penopang kehidupan destinasi.

“Inti pemikiran buku ini adalah tentang sejauh mana aktivitas wisata menghasilkan manfaat ekonomi tanpa mengorbankan manusia, budaya, lingkungan, dan keberlanjutan destinasi,” ujarnya.

Pentingnya Literasi

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DIY, Budi Waljiman, menyoroti pentingnya kebiasaan membaca dalam membangun kemampuan berpikir masyarakat. Menurut dia, membaca tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga membiasakan seseorang berpikir secara sistematis dan memeriksa kembali informasi yang diterima.

“Banyak, banyak, sangat banyak manfaatnya. Kalau kita sering membaca, otomatis kita itu akan terbiasa berpikir sistematis dan runtut,” kata Budi.

Dia juga mengingatkan masyarakat agar tidak langsung mempercayai setiap informasi yang diterima. Di tengah perkembangan teknologi digital, masyarakat menghadapi arus informasi yang jauh lebih besar dibandingkan masa lalu.

Menurut Budi, kebiasaan membaca juga melatih seseorang memeriksa sumber informasi. Buku, misalnya, memiliki daftar pustaka atau referensi yang dapat digunakan pembaca untuk mengetahui dasar informasi yang disampaikan penulis.

Kemampuan memilah informasi tersebut dinilai semakin penting dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat tidak hanya menerima informasi melalui buku dan media cetak, tetapi juga melalui berbagai platform digital.

Perihal Etika Kepariwisataan

Penulis buku Etika Kepariwisataan: Merajut Kearifan Lokal, Memadukan Kesepahaman Global, Muhammad Baiquni, menjelaskan buku tersebut berangkat dari perkembangan etika pariwisata global.

Menurutnya, pembahasan etika tidak hanya menyangkut wisatawan, tetapi juga pendidikan, industri pariwisata, hingga pemberdayaan masyarakat.

“Buku ini mengemukakan pentingnya etika kepariwisataan terkait dengan inisiatif negara-negara yang tergabung dalam UNWTO (Organisasi Pariwisata Internasional) pada 2003 untuk menyusun Global Code of Ethics in Tourism,” kata Baiquni.

Sementara itu, Budiyono, Pustakawan Ahli Utama DPAD DIY, mengatakan bedah buku tersebut merupakan bagian dari kegiatan perpustakaan tingkat provinsi yang dilaksanakan bersama DPRD DIY.

Forum tersebut juga disiapkan sebagai ruang bagi warga untuk berdiskusi dan menyampaikan aspirasi secara langsung kepada wakil rakyat.

“Jadi acara ini tidak hanya terkait dengan bedah buku, tapi warga yang datang ini juga bisa sampaikan aspirasi yang tidak berkaitan dengan buku yang kita bedah juga tidak apa-apa. Intinya ini adalah acara untuk mempertemukan warga dan wakil rakyat,” kata Budiyono. (Advertorial)

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.