Menguji Ketahanan Jogja di Tengah Tekanan

JOGJA - Di balik capaian penurunan angka kemiskinan DIY hingga 9,70% dan peluncuran berbagai skema pengelolaan sampah perkotaan, Kota Yogyakarta masih menghadapi tantangan yang tidak ringan. Sebagai pusat jasa, pendidikan, dan pariwisata DIY, Kota Yogyakarta memiliki karakteristik kerentanan yang berbeda dibandingkan dengan daerah lain.

Keberhasilan menekan angka kemiskinan secara statistik berkejaran dengan tingginya biaya hidup perkotaan serta laju kenaikan garis kemiskinan (GK) yang sangat sensitif terhadap gejolak harga bahan pangan pokok.

Tantangan utama yang kini dihadapi Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta adalah penyesuaian skema transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Kebijakan rasionalisasi alokasi dana pusat membuat ruang fiskal APBD Kota Yogyakarta semakin menyempit.

Kondisi tersebut menuntut duet kepemimpinan Hasto Wardoyo dan Wawan Harmawan untuk tidak lagi mengandalkan anggaran pemerintah dalam menjalankan berbagai program sosial dan pembangunan infrastruktur. Pemkot dituntut mendorong pembiayaan kreatif, mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani pelaku usaha kecil, serta memperbesar peran swasta secara inklusif.

Di sektor lingkungan, keberlanjutan program Mas JOS juga diuji oleh konsistensi dan kepatuhan masyarakat di tingkat bawah. Penyediaan 5.000 ember organik serta pembentukan Desk Admin Mas JOS di 45 kelurahan baru menjadi modal awal dari sisi infrastruktur dan kelembagaan.

“Pemerintah daerah perlu melangkah lebih jauh dari sekadar imbauan,” demikian catatan evaluasi Ombudsman DIY terkait kepatuhan pengelolaan sampah perkotaan.

Tantangan terbesar Pemkot Yogyakarta adalah memastikan aturan pemilahan sampah diterapkan secara konsisten. Penanganan persoalan sampah tidak cukup hanya dengan menyediakan fasilitas, tetapi juga membutuhkan perubahan perilaku masyarakat serta pengawasan yang berkelanjutan.

Menyambut usia ke-81 Kemerdekaan RI, kemerdekaan warga Kota Yogyakarta pada akhirnya turut ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah menjawab berbagai tantangan tersebut. Upaya itu mencakup menciptakan ekonomi lokal yang tangguh, mempersempit ketimpangan sosial, serta membangun budaya hidup bersih yang mengakar kuat di tengah masyarakat.

Pada saat yang sama, kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi kunci agar keterbatasan fiskal tidak menghambat pelayanan publik. Pemerintah, dunia usaha, komunitas, perguruan tinggi, hingga masyarakat perlu mengambil peran sesuai kapasitas masing-masing. Dengan kolaborasi tersebut, pembangunan Kota Yogyakarta diharapkan tetap berjalan inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. Tantangan yang ada bukan sekadar persoalan anggaran, melainkan juga ujian bagi kemampuan pemerintah dan masyarakat untuk membangun ketahanan kota secara bersama-sama.(Advertorial)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.