BEDAH BUKU: Warga Perlu Terus Kawal Kinerja Wakil Rakyat

Ariq Fajar Hidayat
Ariq Fajar Hidayat Jum'at, 20 November 2026 09:42 WIB
BEDAH BUKU: Warga Perlu Terus Kawal Kinerja Wakil Rakyat

Penulis buku 1001 Tanya untuk Wakil Rakyat, Farhan Acha, memaparkan materi saat bedah buku di D’Dhingkliek Elik, Panembahan, Kraton, Kota Jogja, Kamis (19/11/2026)./ Harian Jogja - Ariq Fajar Hidayat

JOGJA - Pengawasan terhadap wakil rakyat tidak semestinya berhenti setelah masyarakat memberikan suara dalam pemilu. Warga justru perlu terus mengawal kinerja anggota dewan agar kebijakan dan program pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Persoalan tersebut menjadi salah satu bahasan dalam buku berjudul 1001 Tanya untuk Wakil Rakyat karya Farhan Acha. Farhan mengatakan buku tersebut lahir dari keresahannya melihat berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat Kota Jogja selama beberapa tahun terakhir.

Keluhan yang diterimanya beragam, mulai dari persoalan sosial, pembangunan, kerusakan jalan, hingga kesulitan mengakses bantuan pemerintah. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang belum memahami cara menyampaikan aspirasi maupun memanfaatkan fungsi anggota DPRD untuk memperjuangkan kebutuhan mereka.

Akibatnya, tidak sedikit warga yang hanya menghadiri kegiatan bersama wakil rakyat tanpa mengetahui langkah lanjutan yang dapat dilakukan untuk memperjuangkan aspirasinya.

"Buku ini menjadi panduan masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang kedewanan. Kalau ada dewan, pertanyaannya seperti apa. Kalau ada dewan, cara mengakses programnya seperti apa. Kalau ada permasalahan, disampaikannya seperti apa," kata Farhan dalam bedah buku di D’Dhingkliek Elik, Panembahan, Kraton, Kota Jogja, Kamis (19/11/2026).

Ia mengaku membutuhkan waktu sekitar dua tahun untuk menyusun buku tersebut. Selama proses penulisan, Farhan berpindah-pindah tempat mengikuti aktivitas masyarakat bersama wakil rakyat sekaligus mendengarkan berbagai kebutuhan warga.

Persoalan yang ditemuinya antara lain bantuan perbaikan rumah, pengembangan UMKM, kelompok peternakan, hingga program posyandu. Menurutnya, berbagai program tersebut merupakan hak masyarakat yang perlu diketahui cara mengaksesnya.

Warga juga perlu memahami tiga fungsi utama anggota DPRD, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Fungsi legislasi berkaitan dengan penyusunan kajian akademis, uji publik, hingga pembentukan peraturan daerah. Sementara itu, fungsi penganggaran berhubungan dengan penentuan alokasi keuangan daerah agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Adapun fungsi pengawasan bertujuan memastikan pelaksanaan kebijakan dan penggunaan anggaran berjalan sebagaimana mestinya.

Farhan mencontohkan, fungsi pengawasan dapat dimanfaatkan untuk menindaklanjuti persoalan pendataan desil penerima bantuan sosial. Misalnya, warga yang secara ekonomi berhak memperoleh bantuan justru tercatat dalam kategori desil yang membuatnya tidak memenuhi kriteria penerima bantuan beras maupun Program Keluarga Harapan (PKH).

Dalam situasi tersebut, masyarakat dapat menyampaikan persoalan kepada anggota dewan agar pihak terkait dipanggil untuk mengevaluasi akurasi pendataan.

Selain itu, warga juga dapat memanfaatkan jalur aspirasi atau pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD untuk mengusulkan kebutuhan pembangunan, seperti pembukaan jalan, bantuan kelompok ternak, hingga pemasangan CCTV di lingkungan permukiman. Namun, usulan tersebut harus mengutamakan kepentingan masyarakat luas, bukan kebutuhan pribadi.

Masyarakat juga perlu memahami proses pembentukan peraturan daerah, mulai dari penyusunan hingga sosialisasi sebelum aturan diberlakukan.

Ia menambahkan, penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan kerja sama antara masyarakat, wakil rakyat, dan pemerintah. Aspirasi warga perlu disampaikan, sementara pemerintah dan anggota dewan harus memastikan kebijakan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Tantangan Literasi

Sementara itu, Pustakawan Madya Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) DIY, Hadi Pranoto, menyoroti tantangan literasi masyarakat yang masih cukup besar.

Menurutnya, kebiasaan membaca buku umumnya terbentuk ketika seseorang masih menempuh pendidikan formal, tetapi cenderung berkurang setelah lulus. Ia menyebut ada tiga tantangan dalam literasi, yakni minat baca, daya baca, dan kemampuan membaca.

Masyarakat kini lebih terbiasa mengonsumsi teks pendek melalui telepon seluler maupun konten video. Akibatnya, ketahanan untuk membaca tulisan panjang cenderung rendah.

Selain kemauan dan ketahanan membaca, kemampuan memahami bacaan juga menjadi persoalan. Menurutnya, seseorang tidak cukup hanya membaca, tetapi juga harus mampu memahami dan menceritakan kembali informasi yang diperoleh dari buku.(Advertorial)

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Share

Ujang Hasanudin
Ujang Hasanudin Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online