Stunting Tak Hanya Soal Kemiskinan, Ketimpangan Jadi Sorotan

SLEMAN – Persoalan stunting atau tengkes di Sleman dinilai tidak bisa hanya dilihat dari kondisi ekonomi keluarga. Ketimpangan sosial, pola asuh, pendidikan, hingga kebiasaan konsumsi makanan turut memengaruhi tumbuh kembang anak.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi D DPRD DIY, Anton Prabu Semendawai, saat menjadi narasumber bedah buku bertajuk Stunting Penanganan dan Pencegahan yang digelar di Balai Dusun Ambarrukmo, Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Sleman, Jumat (14/8).

Anton menilai persoalan tengkes bisa terjadi di tengah wilayah yang secara ekonomi terlihat berkembang. Dia mencontohkan Kalurahan Caturtunggal dan Condongcatur, Kapanewon Depok, yang dikenal sebagai wilayah padat penduduk. Namun, di sisi lain, masih terdapat warga yang hidup dalam kondisi ekonomi terbatas.

“Stunting ini tidak hanya dialami oleh orang-orang yang kurang mampu. Tetapi ini lebih berkaitan dengan pola pendidikan, kebudayaan, termasuk ketimpangan antara yang punya dan tidak punya,” kata Anton.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan tengkes membutuhkan pendekatan yang lebih luas. Upaya pemenuhan gizi anak harus berjalan beriringan dengan perhatian terhadap kondisi keluarga dan lingkungan tempat anak tumbuh.

Anton juga mengaitkan persoalan tengkes dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut dia, program tersebut dapat membantu keluarga memenuhi kebutuhan gizi anak sekaligus menjadi salah satu instrumen pencegahan tengkes.

“Program MBG itu bagus karena satu piring makanan akan tetap berharga bagi keluarga yang kurang mampu. Kalau ada perbaikan tata kelola, ada korupsi disikat, ada yang tidak memenuhi standar kesehatan juga harus ditindak,” ujarnya.

Dia mengatakan pencegahan tengkes perlu dimulai sejak masa kehamilan. Pemenuhan asupan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita menjadi bagian penting karena gangguan pertumbuhan anak dapat berawal sejak periode tersebut.

Sementara itu, editor buku Stunting Penanganan dan Pencegahan, Mgr. Sinomba Rambe, menambahkan bahwa tengkes tidak sebatas persoalan anak bertubuh pendek atau kurus. Gangguan pertumbuhan juga dapat berdampak pada perkembangan otak dan kemampuan anak dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

“Stunting bukan masalah satu anak, tetapi masalah masa depan bangsa. Satu anak yang mengalami stunting berarti ada cita-cita yang berpotensi terputus,” kata Rambe.

Untuk itu, dia menekankan bahwa pencegahan tengkes merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya ibu, ayah, posyandu, sekolah, atau pemerintah. Keluarga, sekolah, dan masyarakat harus saling berperan memastikan anak mendapatkan makanan bergizi serta lingkungan yang mendukung pertumbuhan.

Praktisi kepedulian lingkungan, Arif Priyosusanto, mengatakan kepedulian masyarakat menjadi salah satu kunci untuk mendeteksi kasus stunting lebih cepat. Warga diminta tetap cermat memperhatikan kondisi anak-anak di sekitar tempat tinggal dan melaporkannya apabila menemukan persoalan.

Hingga saat ini, kata Arif, memang belum muncul kasus tengkes di Padukuhan Ambarrukmo. Akan tetapi, di wilayah lain di Caturtunggal terjadi beberapa kasus, misalnya dua kasus di Tambakbayan dan satu kasus di Mrican.

“Kalau tidak peduli, nanti tidak ketahuan kalau di tempat Anda ternyata ada kasus stunting. Kalau ada kasus apa saja, bisa ditangani bersama-sama atau dilaporkan ke puskesmas maupun rumah sakit,” ujarnya.

Pustakawan Madya DPAD DIY, Hadi Pranoto, mengatakan bedah buku rutin diselenggarakan untuk meningkatkan minat masyarakat membaca buku fisik. Meski buku digital semakin mudah diakses, menurutnya buku cetak tetap memiliki keunggulan karena minim gangguan saat dibaca.

“Pemilihan buku ini kami diskusikan bersama DPRD DIY. Isinya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat saat ini.” (Advertorial)

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.